Muhammad Anggi Abdillah

  BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir Cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945—yakni mewujudkan suatu masyarakat yang  adil dan makmur —memiliki titik temu filosofis ( philosophical convergence ) yang sangat kuat dengan konsep  Falah  dalam ekonomi Islam. Keduanya menolak penafsiran kesejahteraan yang murni bersifat materialistik dan reduksionistik. [ KONVERGENSI TUJUAN AKHIR ] │ ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ ▼ ▼ MASYARAKAT ADIL & MAKMUR FALAH (Konstitusi RI) (Ekonomi Islam) │ │ ├─ Kesejahteraan Material ├─ Sa'adah Duniawi │ (Sandang, pangan, papan, dll) ...

  BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Keberhasilan sebuah sistem ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh canggihnya regulasi, tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB), atau kompleksitas instrumen keuangan yang dimiliki. Fondasi terdalam dari keberlanjutan tatanan ekonomi berada pada aspek moralitas dan perilaku manusianya ( human behavior ). Dalam era globalisasi dan hiper-kapitalisme saat ini, dunia—termasuk Indonesia—menghadapi ancaman krisis moral ekonomi yang merusak sendi-sendi keadilan sosial. [ TIGA ANCAMAN MORAL EKONOMI ] │ ┌───────────────────────┼───────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ MATERIALISME HEDONISME INDIVIDUALISME (Mengukur segalanya (Orientasi konsumsi (Mengabaikan empati dengan materi/uang) berle...

  BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan  pasal keramat  yang menjadi arah dan fondasi utama tatanan perekonomian nasional. Ketika ditarik ke dalam diskursus hukum ekonomi Islam, Pasal 33 tidak hanya sebangun secara struktural, tetapi juga menunjukkan kesepadanan filosofis ( substantive alignment ) yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip muamalah syariah. [ PASAL 33 UUD 1945 & SYARIAH ] │ ┌─────────────────────────┼─────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ AYAT 1: KEKELUARGAAN AYAT 2 & 3: KEPEMILIKAN AYAT 4: DEMOKRASI - Usaha bersama - Cabang produksi penting - Berkelanjutan & - Asas Gotong Royong & sumber daya alam berwawasan lingkungan...

  BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA A. Ekonomi Sosial Pasar ( Social Market Economy ) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Model Ekonomi Sosial Pasar ( Soziale Marktwirtschaft ) yang dikembangkan di Jerman pasca-Perang Dunia II berbasis pada gagasan Ordoliberalisme. Model ini menawarkan jalan tengah antara kapitalisme pasar bebas ( laissez-faire ) yang tidak terkendali dan sosialisme komando yang mematikan inisiatif individu. [ EKONOMI SOSIAL PASAR (GERMANY) ] │ ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ ▼ ▼ MEKANISME PASAR BEBAS INTERVENSI NEGARA (Mendorong Efisiensi) (Menjamin Keadilan) │ │ ├─ Kebebasan Bertransaksi ├─ Undang-Undang Antimonopoli ├─ Persaingan Harga Sehat ├─ Ja...

  BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Koperasi Syariah mewakili titik temu yang utuh antara amanat konstitusi ekonomi Indonesia dengan nilai-nilai muamalah Islam. Koperasi Syariah menolak watak individualism-kapitalistik maupun kolektivisme ekstrem, dengan mengedepankan kerja sama produktif demi kesejahteraan bersama. [ KOPERASI SYARIAH ] │ ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ ▼ ▼ NILAI PANCASILA (Pasal 33) PRINSIP MUAMALAH (Islam) - Asas Kekeluargaan & Gotong Royong - Kemitraan (Syirkah/Musyarakah) - Demokrasi Ekonomi - Bagi Hasil & Risiko (Risk Sharing) - Kesetaraan Anggota (One Member One Vote) - Bebas Riba, Gharar, & Maysir 1. Sintesis Asas Kekeluargaan dan Prinsip  Syirkah...